IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG/ ASET MILIK NEGARA PADA DINAS KOPERASI UMKM KABUPATEN TOLITOLI
DOI:
https://doi.org/10.56630/jti.v5i2.506Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penatausahaan Barang/Aset Milik Negara pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tolitoli. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Informan penelitian yang dipilih secara purposive sampling berjumlah 5 orang, yaitu: Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tolitoli, Staf Tata Usaha, Kasubag Umum dan Program, dan pengurus/ penyimpan barang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut melewati tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan penatausahaan barang/ aset milik negara di Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Tolitoli belum efektif berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III. Penyebabnya yaitu: a) Pemanfaatan dan penempatan barang/ aset masih kurang baik dipahami oleh pengguna barang; b) Jumlah pengurus barang/ aset 1 orang dan rangkap jabatan, keterbatasan anggaran dan minim pelatihan pelaksana, serta gudang penyimpanan barang/ aset belum tertata baik; c) Komitmen para pengguna barang masih lemah; dan d) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang/ aset belum ditunjang dengan kemampuan pelaksana, dan belum ada model pengawasan barang/ aset yang tepat.
References
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Affrian, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pemungutan. 1(1), 18–25.
Ainiyah, G. Z., Masiroh, S., & Margono, M. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara. Perwira Journal of Economics & Business, 1(1), 90–98. https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i1.62
Bupati Tolitoli. (2016). Peraturan Bupati Tolitoli tentang Tedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Perbup Tolitoli No. 59 Tahun 2016).
Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. Journal of Management Review, 2(3), 223. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799
Iqbal, M. (2022). Implementasi Kebijakan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandar Udara Sultan Bantilan Tolitoli. 1(2), 77–94. https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjss/article/view/493/373
Iqbal, M. (2022). Implementasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Nalu. Media Bina Ilmiah, 17(1978), 713–728. http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/182/150
Kemala, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Journal I La Galigo : Public Administration Journal, 4(2), 38–47. http://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/848
Lisang, A. G. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN GIZI BURUK PADA ANAK BAWAH LIMA TAHUN PADA DINAS KESEHATAN. Katalogis, 5(2), 14–25. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8487
Lumempow, K. M., & Sambiran, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Governance, 1(1), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33996
M. Djunaedy Ghony, F. A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. Jurnal At-Tawassuth, 3(2), 6. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713
Mening Subekti , Muslih Faozanudin, A. R. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMBAK. 3(IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration), 58–71. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/923
Meutia Fitri, Intan, P. . (2017). Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik, April, 1–215.
Nuryamin, S. (2015). Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Aset, 20120520145, 1–20. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6115/jurnal naskah publikasi.pdf?sequence=1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Poin 24).
Pranoto, A. B., & Herawati, A. R. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Barang Milik Negara ( Studi Kasus : Pelaporan Barang Milik Negara di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 ) Ario Bimo Pranoto Agustin Rina He. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, 1(1), 61–67.
Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 10(2), 189–198. https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.15159
Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 7(1), 77. https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266
Soenarko. (2003). Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Erlangga.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. 2.
Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234
Vebrianto, A. (2016). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala. Katalogis, 4(10), 138–148.
