Analsis Dampak Penggunaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
DOI:
https://doi.org/10.56630/paraduta.v2i1.586Abstract
Penelitian ini bermaksud mengetahui penggunaan modal pemerintah atas perkembangan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2019 dan menentukan kesesuaian besaran penggunaan modal pemerintah terhadap seluruh konsumsi Pemerintahan umum Sulawesi Tengah tahun 2009-2019 berdasarkan Petunjuk Pelayanan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sehingga mengarah pada objek langsung yang menggambarkan pada objek penelitian atas dasar fenomena yang muncul (Nawawi dan Martini, 1996). Umumnya data pada penelitian ini menggunakan data skunder bersifat kuantitatif meliputi, realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Metode analisis regresi sederhana dan analisis proporsi digunakan pada kajian ini yang kemudian hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada rentang waktu 2009-2019 berpengaruh negatif sehingga tidak signifikan oleh belanja modal yang di lakukan oleh pemerintah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa proporsi belanja modal minimal 21 persen atas belanja modal APBD, hal ini tidak mampu tercapai dimana belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini hanya 15,94 persen proporsi yang berbeda sehingga pengalokasiannya hanya mampu pada belanja barang dan jasa, olehnya itu pertumbuhan ekonomi hanya di dorong dari belanja modal yang di lakukan oleh pemerintah saat ini.
References
Abdullah. 2008, Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah.
Agenor, Pierre R. dan Blanca Moreno-Dodson. 2006, Public Infrastructure and Growth: New Channels and Implications. World Bank Policy Research Working Paper 4064.
Arini S, Prima Rosita, 2016. “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan†JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol 2 No 2. ISSN 2460-1233
Arsyad, Lincolin. 2004, Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Bagian Penerbitan STIE YKPN,Yogyakarta.
Boediono. 1992, Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM, Yogyakarta.
-------------. 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM, Yogyakarta.
Erlina dan Rasdianto. 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Brama Ardian, Medan.
Fajri, Ahmad, 2016. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatraâ€. 29 e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1.
Halim, Abdul. 2008, Akuntansi keuangan Daerah. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
Hendrawan, Satrio Dimas. 2019, Tantangan Belanja Pemerintah Di Sulawesi Tengah. djb.kemenkeu.go.id.
Hermawati, Wulandari, 2018. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara, Tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Jakarta.
Hilman, Hadikusuma. 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.
Indrawan. 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
Jhingan, M.L. 1975, Teori Model-Model Pertumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-----------------. 2000, Economic Development and Planning. PT. Rajawali Press, Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1999, Ekonomi Publik. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad, (2000). “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerahdi Kabupaten Magelangâ€, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelangdengan PAU-SE UGM. Yogyakarta.
Nawawi, Hadari dan Martini Mini. 1996, Penelitian Terapan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Peacock, Alan T. dan Wiseman, Jack. 1961, The Growth of Public Expenditure Volatility In Indonesia Post-Reformation Era.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Jakarta.
Priambodo, Agung, 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012, Economics Development Analysis Journal 3 (3) (2014), ISSN: 2252-6765.
Prurnamasari. 2009. Economic Growth and Income Inquality. American Economic Riview.
Rostow dan Musgrave. 1996, Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
Siregar, Sofyan. 2013, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Kencana, Jakarta.
Straub, Stephane. 2008, Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges. Working Paper. Development Research Department. Research Support Team. World Bank.
Sukirno, Sadono. 2000, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sularso, Havid. 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol.1, No.2, ISSN: 2088-2106.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Undang-UndangNo.33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan
Wahyudi, Tri Setyo. 2016, Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views, PT. Radja Grafindo Persada, Depok.
Wardhana, Adhitya, Nury Effendi, Agus kurniawan. 2010. Analisi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Barat. Jurnal Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Waryanto, Puput. 2017, Pengaruh Belanja Modal Terhdap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (Indonesian Treasury Review), Vol.2, No.1, 2017, Hal.3555.
