Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli
DOI:
https://doi.org/10.56630/jsp.v2i1.1025Keywords:
Implementasi Pelayanan, Administrasi KependudukanAbstract
Tujuan penelitian untuk menelaah lebih dalam bagaimana implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Subarsono, 2011) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan keempat indikator tersebut semuanya belum terpenuhi. 1) Indikator komunikasi khususnya aspek transmisi (Sosialisasi) dan aspek kejelasan informasi tidak terpenuhi, hal ini terlihat masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT terkait pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan masih terjadi miskomunikasi antara pihak UPT dengan masyarakat sebagai tager group kebijakan. 2) Indikator sumber daya tidak terpenuhi hal ini dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ditempatkan di UPT dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang pelayanan administasi kependudukan. 3) Indikator disposisi tidak terpenuhi, sikap pegawai UPT sebagai implementor kebijakan belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Dondo. 4) Indikator struktur birokrasi juga tidak terpenuhi, kondisi ini terlihat kurangnya sikap profesionalitas para pegawai UPT dan adanya kekosongan jabatan yang sudah berlangsung cukup lama, serta SOP yang belum dilaksanakan secara optimal.
References
Agustino. (2006). Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Agustino, L. (2008). dasar dasar kebijakan publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Ayu Lestari; Daniati Hi Arsyad. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tolitoli. Jurnal Media Bina Ilmiah, 16(1), 6125–6130. Diambil dari https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1198/pdf
Iqbal ; Nursifa. (2022). Implementasi penyaluran bantuan program keluarga harapan pada masa pandemi covid 19 di Kelurahan Nalu, 17(1978), 713–728.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Jakarta.
Lestari, A., Nur’aini, A., & Arsyad, D. H. (2023). Implementation of Parking Retribution Policy: Increasing Original Regional Income in Baolan District, Tolitoli Regency. Forum Ilmu Sosial, 50(1), 1–15. https://doi.org/10.15294/fis.v50i1.39804
Nuraini, A. (2021). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian, 3.
Nursifa. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(10).
Pemerintah Derah Kabupaten Tolitoli. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Tolitoli.
Peraturan Pemerintah. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jakarta.
Sawir, M. (2017). Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 5(2), 68–78.
Sikula, A. E. (2017). Komunikasi Bisnis. Surakarta: Erlangga.
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang - Undang Dasar. (1945). Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang, U.-. (2006). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.
